| Jkt-Humas, “Rapat-rapat yang tidak efisien harus dihindarkan. Hal ini masuk dalam area abu-abu. Hal ini diberlakukan di semua instansi pemerintah, bukan hanya Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ungkap Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno saat menyampaikan sambutan pembukaan pada acara Rapat Koordiasi (Rakor) Evaluasi program Triwulan III Tahun 2010 dan Rencana program BKN Tahun 2011, Kamis (28/10) di Kawanua Aerotel Jakarta. Rakor yang dihadiri pejabat struktural eselon I, II, II, dan IV terkait dari Kantor Pusat dan Kantor Regional (Kanreg) BKN akan dilaksanakan selama 3 hari dari 28 sampai dengan 30 oktober 2010. Rakor tiga hari ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan BKN tahun 2010 yang tinggal 1,5 bulan lagi.  Waka BKN Eko Sutrisno (kiri) didampingi Sekretaris Utama BKN Edy Sujitno saat membuka Rakor. Eko Sutrisno menambahkan bahwa biaya perjalanan dinas di instansi pemerintah yang menggunakan sistem ad cost paling banyak dipergunakan untuk biaya tiket pesawat termasuk perjalanan ke luar negeri. Oleh karena itu Eko Sutrisno menghimbau untuk dilakukan penundaan perjalanan keluar negeri dengan melihat urgensinya. Terkait Undang-undang (UU) Kepegawaian, menurut Eko Sutrisno banyak pihak yang menghendaki untuk dilakukan revisi.” Dalam hal ini, Kedeputian Bina Kinerjadan Perundang-undangan dan Badan pertimbangan Kepegawaian (Bapek) harus selektif dalam memilah mana UU yang perlu direvisi dan keuntungan dari implikasi UU yang sudah ada. BKN harus mempunyai konsep yang jelas dan memerlukan dukungan anggaran yang memadai, “ tegas Eko Sutrisno.  Peserta Rakor Evaluasi program Triwulan III Tahun 2010 dan Rencana program BKN Tahun 2011 dari berbagai unit kerja di lingkungan BKN.Menurut Eko Sutrisno, setelah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BKN tetap harus meningkatkan output kinerjanya. Eko Sutrisno berharap pagu anggaran BKN tahun 2011 dapat dihemat hingga 10%. |
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar