Bank Dunia menyetujui tambahan pinjaman baru untuk Indonesia senilai total 800 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,2 triliun dengan nilai kurs Rp 9.000 per dollar AS.
Pinjaman yang termasuk dalam kerangka Pinjaman Kebijakan Pembangunan atau DPL ini akan disalurkan untuk memperbaiki keadaan investasi, pengelolaan keuangan publik, pengentasan kemiskinan, pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur.
"Selama beberapa tahun terakhir, pengeluaran konsumen dan perkembangan sektor swasta telah menggerakkan perkembangan ekonomi Indonesia. Pembangunan jangka menengah diperkirakan akan bersifat lebih kuat dan inklusif, berkat reformasi-reformasi ambisius yang kini berlangsung di berbagai lini," ungkap Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Stefan Koeberle, dalam siaran pers yang diterima Berita Uptodate di Jakarta, Minggu (21/11/2010).
Pinjaman ini merupakan bagian dari rangkaian DPL yang dimulai sejak tahun 2004 dan diberikan secara tahunan. Upaya-upaya ini telah berhasil memperbaiki kondisi-kondisi investasi, pengelolaan keuangan publik dan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi pondasi utama untuk pembangunan yang kuat dan inklusif di Indonesia.
"Tren-tren positif telah menggugah investor-investor internasional untuk melihat potensi besar yang dimiliki Indonesia. Karena itu, menjadi penting bagi Indonesia untuk tetap melanjutkan reformasi-reformasi yang bersifat struktural dan institusional," ujar Koeberle.
Sebesar 200 juta dollar AS, dari total pinjaman 800 juta dollar AS itu akan digunakan untuk mendukung upaya Indonesia meningkatkan jumlah dan efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur. Itu terutama dalam pengadaan listrik, jalanan, air dan pelayanan sanitasi.
Infrastruktur terus menjadi salah satu kendala dalam investasi di Indonesia. Dalam hal ini, adanya peningkatan pembiayaan dalam sektor infrastruktur oleh pemerintah dalam dana tahun depan merupakan kemajuan positif. "Ada perubahan-perubahan penting lainnya yang disusun untuk menarik minat lebih banyak investasi dari kelompok swasta dalam sektor ini, yang akan dibutuhkan untuk jangka panjang," jelas Koeberle.
Pada akhir 2010, DPL diharapkan dapat membantu meningkatkan pembiayaan bidang infrastruktur di tingkat nasional dan sub-nasional sebesar lebih dari 50 persen dan 35 persen berturut-turut sejak 2006. Meningkatkan proporsi subsidi listrik yang diberikan pada konsumen dengan pendapatan rendah.
Kemudian, menyiapkan penawaran-penawaran yang bersaing dan transparan untuk transaksi kerjasama antara publik-swasta. Memperbaiki pengeluaran publik dan menawarkan resiko korupsi yang kecil melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar