Masih ada 149 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum di Jabodetabek yang harus dikonversi untuk siap menjual pertamax saat pengaturan konsumsi BBM bersubsidi diterapkan pada akhir Maret 2011. Kendaraan pribadi roda empat dilarang mengonsumsi BBM bersubsidi.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Mochamad Harun di Jakarta, Rabu (15/12/2010), mengemukakan, Pertamina terus menyiapkan infrastruktur untuk mendukung program pengaturan BBM bersubsidi yang dijadwalkan akan diterapkan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mulai akhir Maret 2011.
Kebijakan ini juga baru akan diterapkan setelah DPR menyetujui kajian komprehensif yang harus dilakukan pemerintah. Kajian ini termasuk dampak sosial ekonomi terkait rencana pengaturan BBM bersubsidi tersebut.
Semula kebijakan pengaturan konsumsi BBM bersubsidi di Jabodetabek ini akan diterapkan pada 1 Januari 2011. Pemerintah dan DPR juga mencanangkan bahwa pada tahun 2013, pengaturan konsumsi BBM bersubsidi sudah diterapkan di seluruh Indonesia.
Pemerintah mencanangkan volume BBM bersubsidi tahun 2011 dibatasi pada 38 juta kiloliter. Pencanangan ini diatur dalam APBN 2011 yang sudah disetujui DPR. Pengaturan konsumsi BBM bersubsidi ini diperlukan karena konsumsi BBM bersubsidi bisa mencapai 42 juta kiloliter.
Kondisi ini akan semakin memperberat APBN karena beban anggaran untuk BBM subsidi akan terus membengkak. Dengan pengaturan BBM bersubsidi tersebut, tahun 2011 ini akan ada penghematan subsidi sebesar Rp 3,8 triliun. Penghematan mencapai Rp 20,7 triliun pada tahun 2013.
Sebagai gambaran, mobil pribadi mengonsumsi sekitar 53 persen dari BBM bersubsidi, sementara sepeda motor sekitar 40 persen.
Saat ini dari 720 SPBU yang ada di Jabodetabek, 530 SPBU di antaranya sudah menjual BBM nonsubsidi atau pertamax atau pertamax plus. Adapun 149 SPBU yang lain harus dikonversi untuk siap menjual pertamax. Sementara itu, harus ada investasi baru terhadap 21 SPBU lainnya dengan menambah tangki khusus untuk pertamax.
Menurut anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Rohurmuzy, SPBU di Jabodetabek yang akan melaksanakan kebijakan pengaturan konsumsi BBM subsidi berjumlah 174 stasiun. ”Nilai investasi penambahan sarana di setiap SPBU diperkirakan Rp 375 juta, di antaranya untuk dispenser, selang, dan tangki timbun,” ujar Rohurmuzy.
Harun mengemukakan, Pertamina juga telah memperoleh tambahan kuota BBM 2010 sebesar 1,8 juta kiloliter yang akan digunakan untuk penyaluran hingga akhir tahun 2010. ”Masyarakat dimohon tidak panik dan tetap membeli BBM sesuai dengan kebutuhan yang ada,” ujar Harun.
Awal tahun 2011, penyaluran BBM bersubsidi akan tetap dilakukan seperti biasa. Lagi pula, pemerintah dan DPR telah menetapkan alokasi kuota sebesar 38,5 juta kiloliter.
Infrastruktur yang akan disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pengendalian BBM bersubsidi di Jabodetabek meliputi penyediaan BBM nonsubsidi yang akan dihasilkan kilang Balongan di Indramayu dan Depot Plumpang untuk pasokan di Jabodetabek serta penyiapan SPBU.
”Waktu selama lebih kurang 3 bulan ke depan ini akan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan kebijakan pemerintah itu. Pertamina optimistis, sebelum diberlakukan, semua SPBU di Jabodetabek sudah bisa menjual pertamax,” ujar Harun.
Tingkat konsumsi pertamax di wilayah Jabodetabek saat ini mencapai 1.800-2.000 kiloliter per hari. Adapun stok nasional pertamax saat ini berkisar di level ketahanan 40 hari dan pertamax plus tersedia untuk lebih dari 65 hari.
Menurut Rohurmuzy, saat ini kemampuan Pertamina dalam memproduksi pertamax hanya 2.000 kiloliter per hari atau sekitar 730.000 kiloliter per tahun. Adapun volume premium di Jabodetabek yang akan dibatasi sekitar 500.000 kiloliter. Kebijakan membatasi premium harus diimbangi dengan penambahan volume pertamax sebanyak 500.000 kiloliter.
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar