Sekitar 100 orang dari lima desa di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor mendatangi kantor kecamatan itu, di Desa Gunung Sindur, Rabu (12/1/2011). Mereka menuntut pihak kecamatan untuk menutup operasi delapan perusahaan galian tanah di desanya.
Mereka berasal dari Desa Cibinong, Gunung Sindur, Jampang, Pabuaran, dan Cibandung, dari orang dewasa sampai pelajar SD, SMP, dan SMA. Untuk menguatkan tekad mereka, para warga desa tersebut telah membentuk Forum Masyarakat Peduli Pelestarian Lingkungan (FMP2L), yang saat ini Ujang Bule ditunjuk sebagai ketua forum tersebut, pada Desember 2010 lalu.
"Kami sudah tidak tahan melihat kerusakan di desa kami. Usaha galian tanah itu sudah merusak jalan-jalan di desa. Saat hujan seperti sekarang, jalan becek membuat banyak pengendara motor jatuh. Kalau musim kemarau, debunya membuat kami susah bernapas," kata Suryadi, salah seorang yang ikut unjuk rasa itu.
Pengurus dan aktivis FMP2L meyakini, delapan usaha galian tanah dan pasir di desa mereka illegal semuanya. Keyakinan mereka dibenarkan oleh Kepala Polsek Gunung Sindur Komisaris Oding Sugandi.
"Memang semuanya tidak ada izin usaha atau operasinya. Mereka melakukan pengalian tanah di lahan bekas atau untuk perumahan, yang sudah ditelantarakan atau belum dimanfaatkan pemiliknya. Tanah-tanah itu digali dan diangkut untuk dijual entah kemana," tutur Oding.
Unjuk rasa warga desa tersebut berlangsung aman. Para perwakilan mereka akhirnya ditemui Wawan Munawar Sidik, yang sebetulnya sudah bukan Camat Gunung Sindur lagi. Wawan telah menyerahkan jab atannya kepada Renaldi pada Senin lalu. Renaldi sendiri belum masuk ke kantor karena masih pesiapan menyerahkan jabatan Sekretaris Kecamatan Cileungsi.
Dalam dialog dengan Wawan (yang sudah dilantik sebagai Camat Ciawi), pihak kecamatan dan FMP2L sepakat untuk menyelesaikan tuntutan penutupan galian tanah/pasir itu kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
Rencannya, Kamis ini pihak Sat Pol PP akan datang ke Gunung Sindur untuk membahas permasalahan tuntutan warga dan melihat lokasi galian tanah/pasir tersebut. Anggota Komisi A DPRS Kabupaten Bogor juga berjanji akan datang untuk meneliti perizinan delapan usaha galian tersebut.
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar