JAKARTA(berita uptodate) – Pemerintah diminta memberikan jaminan agar revisi terhadap standardisasi Ujian Nasional (UN) tetap tidak mengorbankan siswa.
Pengamat Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Said Hamid Hasan mengatakan, pelaksanaan UN selama ini memang lebih banyak menimbulkan masalah dalam dunia pendidikan. Hal ini terjadi karena UN dijadikan syarat penentu kelulusan. Menurut dia,meski masih menjadi pro dan kontra,namun UN tetap harus ada.Hanya saja, UN bukan lagi menjadi satu-satunya syarat kelulusan.UN,hanya untuk melihat standar nilai siswa dan menjadi acuan untuk perbaikan,baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun prasarana.
Menurut dia, UN juga harus dikembangkan menjadi penilaian dari segi kognitif, afektif, evaluative, dan kreatif anak didik. Meski demikian, pemerintah juga harus menjamin UN tidak lagi mengorbankan siswa.“Tidak dapat dipungkiri banyak anak-anak yang stres. Orangtua juga berkorban agar anak-anaknya ikut bimbingan belajar yang kian mahal harganya,” tegas Said kepada Seputar Indonesia( SINDO) di Jakarta kemarin. Sementara itu, Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) menyatakan siap melakukan kajian terhadap standar UN.Kajian ini akan dilakukan BSNP sebagai pendamping bahan kajian dan evaluasi yang sedang dilakukan DPR dan pemerintah terhadap pelaksanaan UN.
Anggota BSNP Mungin Edy Wibowo mengatakan, jika DPR atau dalam hal ini Panitia Kerja (Panja) UN sedang membahas evaluasi UN dari sisi politisnya,namun BSNP tidak akan masuk ke ranah tersebut,hanya membahas dari sisi akademisnya saja. Evaluasi secara komprehensif, ujarnya,akan disisir mulai dari syarat kelulusan, standardisasi nilai kelulusan, dan soal ujian. Disamping itu, BSNP juga akan membahas mengenai sistem antikecurangan dan kebocoran agar UN tahun depan dapat berlangsung jujur dan adil. “Kami masih intens membahas dari sisi akademisnya,” papar Mungin.
Terkait rencana Panja UN yang akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,Mungin menyatakan,BSNP belum mengetahui dan membahasnya secara internal. Namun, dirinya mengapresiasi permintaan panja karena DPR memang memiliki kekuatan politis untuk melakukan itu. Mantan Ketua BSNP ini mengatakan, jika Panja UN menginginkan agar UN tidak menjadi satu-satunya penentu kelulusan dan keempat syarat kelulusan tidak saling memveto, maka jalan satusatunya memang harus merevisi PP 19/2005 tersebut.
Hanya saja, Mungin meminta agar DPR berhati- hati dalam merevisi PP tersebut. Sebab, PP itu baru lima tahun berjalan.“Apa tidak terlalu cepat,” paparnya. Selain itu,Panja UN juga harus memperhatikan apakah ada pihak yang merasa dirugikan atas revisi tersebut, sehingga jika memang akan ada revisi, maka kajiannya harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar mengatakan, revisi PP 19/2005 memang sudah seharusnya dilakukan. Sebab, UN hanya membawa keburukan dalam dunia pendidikan. Seperti kecurangan yang tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah,namun juga pemerintah daerah karena Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) telah menetapkan standar tinggi yang berlaku nasional untuk semua wilayah di Indonesia.
Padahal, ujarnya, kemampuan masing-masing daerah berbeda. Sedangkan penetapan standar nilai UN pun tidak memiliki orientasi dan tujuan yang jelas serta tidak berkorelasi dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Model UN yang dikembangkan saat ini mengacu pada hasil dan bukan pada proses pendidikan, sehingga memicu banyak kecurangan,”tegasnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, pemerintah jangan menutup mata terhadap berbagai kritik dan masukan yang telah disampaikan oleh panja tentang model UN yang menempatkan UN sebagai syarat kelulusan dan menjadi hak veto kelulusan. (markus Singo Barong)
0 komentar:
Posting Komentar