Fraksi Demokrat DPRD DIY menjadi satu-satunya fraksi di DPRD DIY yang tidak tegas mendukung penetapan meski menyatakan keistimewaan DIY adalah final.
Sampai dengan hari ini, rancangan undang-undang keistimewaan masih berada di tangan pemerintah dan belum diserahkan ke DPR. Oleh karenanya sampai dengan hari ini belum ada keputusan politik tentang bentuk implementasi keistimewaan Yogyakarta secara utuh. Sembari menunggu proses pembahasan RUUK di DPR dan pemerintah, fraksi Partai D emokrat DPRD DIY bertekad memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi rakyat Yogyakarta secara lengkap.
"Aspriasi tersebut akan kami perjuangkan dan salurkan melalui fraksi Partai Demokrat DPR. Bila saatnya keputusan politik di tingkat nasional itu diambil, dengan disahkannya UU keistimewaan DIY, apapun hasilnya, Fraksi Partai Demokrat DPRD DIY akan patuh terhadap UU yang berlaku dengan seluruh aturan pelaksanannya," ungkap Agung Parestya dari Fraksi Partai Demokrat.
Fraksi Partai Demokrat DPRD DIY berpendapat, Sri Sultan Hamengku Bwuono X dan Sri Paduka Paku Alam IX adalah sosok pemimpin yang tepat untuk memimpin DIY sekarang dan masa depan. "Bahkan, andai kedua beliau berkenan memimpin sebagai gubernur dan wakil gubernur seumur hidup, Fraksi Partai Demokrat DIY secara bulat menyetujuinya," papar Agung membacakan sikap FPD.
Tentang format dan penyelenggaraan keistimewaan DIY, FPD memandang perlu dikaji lebih mendalam dan utuh agar daerah istimewa yang diinginkan tetap berada dalam bingkai NKRI yang memiliki landasan hukum UUD 1945, sebagaimana diamanatkan almarhum Sultan HB IX dan Paku alam VII ketika menyerahkan pemerintahan Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam tatanan negara NKRI.
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar