Partai Keadilan Sejahtera meyakini bahwa para menterinya tidak akan didepak dari kabinet pasca-merebaknya isu perombakan kabinet. Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta mengatakan, partainya tak terlalu yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan perombakan kabinet hanya berdasarkan evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.
Kalau kita lihat aspek-aspek yang dinilai publik, paling banyak di bidang hukum, PKS enggak di situ. Yang biru di bidang sosial, kita di situ. Kalau Pak Tifatul itu, di hankam. Yang masuk rapor biru kan sosial dan hankam.
-- Anis Matta
Lagi pula, hasil penilaian Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tidak mencerminkan kepuasan masyarakat terhadap setiap menteri. "Kalau kita sih yakin. Saya enggak yakin Presiden hanya akan bertindak berdasarkan evaluasi UKP4. Menciptakan jarak antara Presiden dan menterinya tidak bisa dipahami lagi oleh masyarakat. Kabinet itu tim besar," ungkapnya di Gedung MPR/DPR/DPD, Rabu (12/1/2011).
Anis mengatakan tidak relevan jika membicarakan kelemahan setiap menteri karena masyarakat lebih melihat kabinet secara keseluruhan. Menurutnya, penilaian menteri direfleksikan pula melalui hasil-hasil survei.
Pada salah satu survei, pemerintah dinilai merah di enam bidang dan hanya biru di dua bidang, yaitu sosial dan hankam, di mana sebagian besar menteri asal PKS berada. "Kalau kita lihat aspek-aspek yang dinilai publik, paling banyak di bidang hukum, PKS enggak di situ. Yang biru di bidang sosial, kita di situ. Kalau Pak Tifatul itu, di hankam. Yang masuk rapor biru kan sosial dan hankam. Kalau ekonomi kan kita ada di pertanian," tambahnya.
Wakil Ketua DPR ini mengatakan bahwa evaluasi di bidang ekonomi masih bisa diperdebatkan. Namun, khusus soal pertanian, lanjutnya, cukup membanggakan. Produksi beras surplus meski masih tak masuk akal Indonesia masih mengimpor beras demi alasan ketahanan pangan di tengah-tengah cuaca buruk.
Keyakinan ini didukung pula belum adanya pembicaraan langsung antara para petinggi partai koalisi. Di Setgab, topik ini pun belum pernah dibahas. Namun, menurutnya, ada upaya membidik posisi menteri oleh partai lain yang juga tergabung dalam Setgab. "Koalisi diprovokasi kelompok tertentu yang ingin membidik menteri-menteri tertentu," tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar