BPK Kritisi Kinerja PDAM ~ Berita Uptodate

Sabtu, 18 Desember 2010

BPK Kritisi Kinerja PDAM

Sabtu, Desember 18, 2010 Anonim No comments

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau, Bandar Lampung

Berita Uptodate (Lampung): Pelayanan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau masih jauh dari harapan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan perusahaan daerah itu membuat standar operasional prosedur produksi dan distrubusi.

Demikian salah satu hasil pemeriksaan BPK atas kinerja perusaahan daerah milik Pemkot Bandar Lampung ini. BPK perwakilan Lampung menyerahkan berkas hasil pemeriksaan PDAM ke Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. di ruang kerja Wali Kota, Jumat (17-12).

Wali Kota didampingi Direktur Umum PDAM A.Z.P. Gustimigo, Inspektur A. Rahman Mustafa, tenaga ahli Ali Kabuh Mahi, dan Kepala Bagian Humas Zainudin. DPRD diwakili oleh Ketua Komisi A Barlian Mansyur.

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan No.35/HP/XVIII/BLP/12/2010 ke Wali Kota dan Ketua DPRD Bandar Lampung.

Wali Kota mengatakan tingkat kebocoran PDAM cukup tinggi. Pelayanan PDAM pun belum mencapai standar pelayanan yang ditetapkan. Ia akan menindaklanjuti laporan BPK sebelum 60 hari seperti yang diminta.

Barlian mengungkapkan BPK mengaudit kinerja PDAM yang meliputi kinerja produksi dan distribusi. "PDAM dimnta untuk membuat SOP paling lambat 60 hari setelah penyerahan hasil audit," kata Barlian.

Ia menambahkan dalam tiga bulan mendatang BPK akan mengawasi terus SOP yang sudah dibuat PDAM. Menurut Barlian, PDAM belum memiliki SOP dan ini yang menjadi sorotan BPK. Distribusi PDAM hanya 30 persen dari rumah tangga sasaran yang ada di Kota Tapis Berseri. Seharusnya layanan PDAM bisa menyentuh hingga 60 persen.

Barlian menjelaskan kendala yang dihadapi PDAM dalam memberikan layanan adalah mesin dan pipa yang sudah tua. Permasalahan ini harus menjadi perhatian Wali Kota sehingga bisa segera diselesaikan.

BPK, kata dia, juga menyoroti tentang kualitas air bersih yang dihasilkan. Air yang tercemar jangan sampai disalurkan ke masyarakat.

Barlian mengaku akan menyerahkan hasil pemeriksaan BPK ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti. DPRD akan melakukan tugasnya untuk mengawasi hasil rekomendasi BPK.