Aliran dana APBN dan APBD ke klub-klub sepak bola di tanah air mulai mendapatkan sorotan. Dana miliaran rupiah tersebut diduga juga masuk ke kantong pribadi pengurus klub maupun organisasi induk. Bahkan, dana itu diduga juga digunakan untuk keperluan kampanye politik di daerah.
"Kami sepakat perlunya pemisahan antara pengurus klub dengan politisi setempat. Di daerah, pengurus klub adalah anggota dewan, birokrat, atau TNI Polri di daerah setempat dan ini akan timbulkan konflik kepentingan," ucap salah satu perwakilan Save Our Soccer yang juga peneliti ICW, Apung Widadi, seusai bertemu dengan pimpinan KPK, Senin (10/1/2011) di Gedung KPK, Jakarta.
Apung menambahkan, salah satu bentuk konflik kepentingan itu berimbas pada pemanfaatan dana APBD yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan pembinaan. Dana ini diduga untuk membiayai kampanye politik. "Klub jadi alat politik termasuk jadi dana untuk membiayai kampanye pilkada si pengurus klub itu," ujar Apung.
Ia mencontohkan kasus yang terjadi pada PSIS Semarang, Jawa Tengah. Klub tersebut terpaksa harus terdegradasi karena dicurigai uang pembinaan klub justru dipakai untuk kampanye politik. Peluang korupsi dana APBD di tingkat klub lainnya, lanjut Apung, terjadi karena tidak adanya transparansi penggunaan APBD oleh klub. "Jadi, banyak keuntungan yang didapat klub untuk klub saja, tidak ada yang masuk ke kas negara," jelasnya.
Aktivitas klub di daerah pun, diakui Apung, tidak berkorelasi dengan pendapatan daerah. Ketika sebuah klub yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) tidak memiliki lapangan, praktis klub tersebut harus menyewa lapangan. "Nah, harusnya masuk ke kas negara, tapi ini tidak ada," ungkap Apung.
Oleh karena itu, Save Our Soccer menolak penggunaan dana APBD untuk klub sepak bola karena tidak menjadikan klub profesional dan mandiri. "Tapi kami sepakat dana APBD itu ditujukan untuk infrastruktur dan pembinaan usia dini di daerah. Kami tidak menolak APBD, tapi bukan untuk klub," tegas Apung.
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar