Pemerintah menyiapkan dana senilai Rp25 miliar untuk perbaikan infrastruktur pasca terjadinya banjir lahar dingin di sepanjang aliran Merapi pada Senin (3-1) malam.
Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono usai rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5-1), mengatakan dana tersebut telah cair dan akan disalurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum langsung kepada daerah yang terkena dampak aliran banjir lahar dingin.
"Jadi itu di daerah melalui PU yang ada di sekitar Magelang. Itu untuk kerusakan-kerusakan perbaikan institusi," ujarnya.
Selain itu, Agung menjelaskan, tersedia juga dana 30 juta dolar AS yang berasal dari Java Trust Fund tersimpan di Bappenas yang merupakan sisa dana penanggulangan bencana gempa bumi di Yogyakarta pada 2006.
Dana 30 juta dolar AS itu, menurut dia, akan dikonsentrasikan untuk pemulihan ekonomi masyarakat di sekitar lereng Gunung Merapi yang kehilangan sumber daya serta mata pencaharian akibat erupsi Gunung Merapi pada Oktober 2010.
"Itu untuk memperbaiki perekonomian mereka, umumnya bagi mereka yang jatuh miskin, rumahnya hancur, sumber-sumber pendapatannya juga tidak ada lagi seperti ternak, tanamannya rusak, seperti itu, dan jumlahnya tidak sedikit," tuturnya.
Agung menyebutkan sebelumnya pemerintah telah menghabiskan biaya Rp30 miliar yang berasal dari berbagai kementerian dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani erupsi Gunung Merapi 2010.
Meski demikian, kata dia, penanggulangan banjir lahar dingin yang saat ini terjadi tetap ditangani oleh pemerintah provinsi sedangkan pemerintah pusat sifatnya hanya mendukung melalui BNPB.
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar