Berbagai upaya telah dilakukan termasuk dengan memasang kamera pemantau di titik rawan tawuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, hal itu dinilai belum efektif. "Untuk proses penangkapan, itu belum membantu banyak untuk memprosesnya karena belum jelas siapa dan melakukan apa pada kejadian-kejadian itu," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Baharudin Djafar, Senin (4/7/2011) di Jakarta.
Menurut Baharudin, polisi pun selalu sulit mengungkap identitas pelaku. Belum lagi, polisi umumnya tidak memiliki bukti-bukti permulaan yang cukup. "Penangkapan pelaku harus dimulai dengan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan ini pada umumnya belum ada, maka pada setiap kejadian petugas kesulitan menelusuri siapa-siapa saja yang terlibat," ungkapnya.
Setiap kejadian, polisi selalu memeriksa 10-20 orang saksi, namun hal itu belum cukup untuk menemukan para pelaku yang menyulut tawuran. Para terduga pelaku tawuran ini selalu mengelak jika ditanya siapa dalang tawuran tersebut.
Baharudin mengemukakan, salah satu opsi yang bisa dilakukan untuk menekan angka tawuran adalah dengan melibatkan tokoh agama. "Ada ide akan diturunkan tokoh agama untuk menangani hal ini. Ini jauh lebih baik, karena kadang tawuran ini terjadi tanpa sebab," katanya.
Dia pun berharap seluruh pihak bisa terlibat dalam upaya menekan angka tawuran ini. Selain itu, polisi juga masih menunggu hasil kerja tim terpadu yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta. "Apabila diketahui akar masalahnya akan bisa diselesaikan dengan baik," ujar Baharudin.
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar