PURWOKERTO, Berita Uptodate - Konflik berkepanjangan antara Bupati Banyumas, Mardjoko, dan pihak DPRD Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berdampak pada pelayanan warga daerah itu.
Bahkan, pengurusan ratusan ribu kartu tanda penduduk (KTP) terbengkalai, gara-gara belum turunnya dana belanja, setelah pihak DPRD belum menyetujui Rancangan APBD Perubahan 2011.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Banyumas, Rofiq Widadi, Rabu (21/9/2011), mengatakan, anggaran pengadaan blangko KTP di APBD-P sebesar Rp 975 juta semestinya cair bulan Agustus. Namun, hingga kini, tidak jelas kapan anggaran itu bisa dicarikan.
"Kami masih menunggu Bupati dan DPRD 'berdamai', sehingga APBD-P bisa ditetapkan. Kalau situasinya seperti ini terus, rakyat yang menjadi korban," ujarnya.
Ketegangan eksekutif dan legislatif di Kabupten Banyumas pertama kali terkait tertundanya gaji anggota Dewan Banyumas bulan September 2011. Selain itu, belum cairnya dana banpol untuk PDIP. Akibatnya, pihak DPRD "membalasnya" dengan menunda persetujuan RAPBD 2011.
Menurut Rofiq, saat ini blangko KTP sudah habis. Setidaknya ada 750.000 warga Banyumas yang pada tahun ini harus memperpanjang masa berlaku KTP. Hingga persediaan blangko KTP habis, hanya sekitar 264.000 warga yang dapat terlayani saat memperpanjang masa berlaku KTP.
"Akibat blangko KTP habis, ada sekitar 486.000 warga tak bisa memperpanjang masa berlaku KTP," katanya.
Habisnya blangko, sebenarnya sudah diperhitungkan jauh-jauh hari, sehingga muncul usulan anggaran di APBDP. Dindukcapil meminta persediaan blangko KTP sebanyak 650.000 lembar.
Clara (30) warga Kecamatan Arcawinangun, Purwokerto Timur, mengeluhkan, KTP dan kartu keluarga yang semestinya jadi tanggal 20 kemarin, tidak bisa diambil karena alasan blangko KTP habis.
"Saya dan keluarga baru saja pindah ke Purwokerto. Kami sudah mengurus surat pindah dan tinggal menggu KTP dan KK baru. Tapi, diberi jawaban petugas kecamatan untuk menunggu sampai awal OKtober mendatang," kata pegawai swasta itu.
0 komentar:
Posting Komentar