Komisi Energi (VII) DPR RI tidak yakin bahwa rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersudsidi pada awal tahun depan akan dapat dijalankan. Pasalnya, pemerintah sendiri dinilai belum bisa meyakinkan Dewan terkait persoalan kesiapan infrastruktur di lapangan. Fraksi PPP mengusulkan, pembatasan itu ditunda hingga Maret 2011 saja.
Anggota Komisi VII DPR RI dari F-PPP, Romahurmuzi, meminta pemerintah untuk lebih serius menangani dugaan adanya penyelundupan BBM bersubsidi sebelum melaksanakan rencana pembatasan pada awal Januari nanti. "Langkah penanganan penyelundupan tidak ada. Hal ini sebagai bahan introspeksi sebelum bergerak ke pembatasan. Sebab, nanti bakal ada potensi kebocoran ratusan ribu kiloliter dari pembatasan itu," ujar Romahurmuzi di sela-sela waktu rehat Rapat Kerja Komisi VII dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (9/12/2010).
Ia menambahkan, pemerintah juga belum melakukan sosialisasi maksimal kepada masyarakat terkait rencana pembatasan BBM. Di sisi lain, kesiapan masyarakat juga dinilainya belum ada. "Sulit dibayangkan jika dilaksanakan pada 1 Januari," ucap Romahurmuzi.
Ia bilang, pembatasan BBM paling rasional baru bisa dilakukan pada Maret tahun depan. "Pembatasan BBM saya kira akan mundur. Kalau sekarang situasinya enggak mungkin. Boleh saja pemerintah yakin. Tapi bagi DPR, Maret paling mungkin. Kalau 1 Januari, sulit membangun kepercayaan dari DPR," ujarnya.
Menurut Romahurmuzi, Komisi VII sejak Mei silam sudah meminta kepada pemerintah untuk lebih bisa melakukan penghematan BBM. Namun, hal itu tidak pernah dilakukan. "Pemerintah ngapain aja tidak ada penghematan," tandasnya.
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar