Meski sudah ditampik, himbauan atau tausiyah yang disampaikan Ketua MUI Makruf Amin ini sudah masuk ke ranah publik dan menimbulkan berbagai pernyataan menarik. Hal tersebut bisa dilihat langsung pada forum.kompas.com juga akun Kompasiana.
Hendi Nukasep, kompasianer asal Bogor menyatakan, jika fatwa pelarangan tersebut dikeluargakan, akan menjadi sebuah keputusan kontroversial. Ia menilai, urusan energi sudah jadi tanggung jawab pemerintah bukan MUI. Ia ia juga mempertanyakan tolok ukur seseorang dinilai kaya?
Tahir Sewang, kompasianer lainnya mengatakan, Fatwa ini tak akan pernah efektif jika diterapkan karena hanya ancaman sanksi dosa. Ia menilai lebih tepat peraturan dibuat dengan denda sehingga menimbulkan efek jera.
"Tapi, juga harus diperjelas kategori mewah ini seperti apa? Apakah hanya berdasar pada tahun pembuatan (di atas 2000 dianggap mewah?), kapasitas mesin atau merek mobil," tulisnya.
Adhitya Trihadi, mahasiwa yang juga Kompasianer mendefinisikan konsumen mobil dan motor masuk kategori orang mampu. Pasalnya, secara tidak langsung “menyanggupi” dirinya untuk membeli bensin buat kendaraannya.Artinya, semua konsumen pemilik kendaraan tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Wajib Pertamax!
Jika Anda mau menyatakan pendapat, bisa langsung melanjutkan diskusi ini di forum.kompas.com yang masih hangat membahas wacana Fatwa MUI ini. Berikut link-nya: http://forum.kompas.com/showthread.php?36355-Fatwa-Haram-untuk-BBM-Bersubsidi-yang-boneng-lah...
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar